KKP Lirik Piotensi Ikan Enggano Untuk Mendorong Perekonomian Khusus

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini telah mengembangkan 15 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Tujuannya, untuk mendorong ekspor komoditas perikanan langsung ke luar negeri, guna memejukan perekonomian khusus masyarakat.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini telah mengembangkan 15 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Tujuannya, untuk mendorong ekspor komoditas perikanan langsung ke luar negeri, guna memejukan perekonomian khusus masyarakat.

"Tujuan SKPT ini adalah ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi ikan di masyaraka, serta mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan memeberikan pendapatan kepada masyarakat," kata Dirjen KKP PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Dikatakannya kepada RMOL Bengkulu, KKP telah membangun 5 lokasi pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu yaitu di pulau Simeuleu, Natuna, Tahuna, Samlauki, dan Merauke. 

Selain itu, dibangun juga 10 sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau keil dikawasan perbatasan, antara lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), dan Kabupaten Talaud (Sulawesi UTara). Selanjutnya, Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Biak Numfor (Papua Barat), Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Mimika (Papua), Kota Tual (Maluku), Kabupaten Rote Ndao (NTT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). 

Diungkapkannya, setelah menginjakan kaki di Pulau terluar Provinsi Bengkulu yaitu Pulau Enggano, melihat kealamian Enggano dan potensi perikanan, dirinya akan mengajukan dan membahas pengelolaan perikanan yang akan jadi fokus KKP, karena dilihat dari hasil tangkap ikan di Enggano yang mencapai 114 ribu ton per tahun sangat berpotensi untuk menarik investor asing membeli ikan Enggano terutama ikan tuna.

Dari hasil tangkap ikan yang 114 ribu ton per tahun tersebut, menurutnya Enggano dapat menjadi penghasil ikan terbesar Indonesia. Namun karena keterbatasan yang dimiliki menjadi penyebab pengelolaan ikan Enggano hanya 5 ribu 800 ton yang mampu dikelolah. Ketrebatasan tersebut dikarenakan, infrastruktur yang menjadi penghambat, terutama listrik yang belum optimal sehingga menjadi permaslahan pokok Enggano, selain itu, jalan dan juga pelabuhan serta bandara yang menjadi penghubung belum berjalan secara optimal.

"Enggano harus dimajukan, untuk itu kita berharap semuanya dapat bekerja sama," ujarnya. 

Dirjen KKP PRL tersebut juga mengemukakan, SKPT dalam rangka mengatur tata niaga dan mengelola dengan baik sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu ujarnya, agar Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah juga bisa mengusulkan ke bupati atau pemerintah provinsi untuk membuat konsep "sister city" (kota kembar) dengan kota lainnya termasuk luar negeri guna merintis kerja sama.

Sementara KKP, lanjutnya akan berupaya untuk berbicara dan membahas dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk membuka rute "direct flight" (penerbangan langsung) untuk membantu mengekspor komoditas perikanan serta pembangunan suplai jalur perhubungan mulai dari jalan, pelabuhan dan bandara. Tahun 2017 dicanangkan memulai pembangunan Enggano.

"KIta akan berupaya membahas ini ke kementerian perhubungan agar dapat mengundang air lines untuk mengudara ke Enggano, bila perlu setiap hari nantinya ada pernerbangan dari Enggano, dicanangkan tahun 2017 mendatang pembangunan tersebut sudah dapat berjalan," tegas Brahmantya.[Y21]