Tampaknya Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu mulai serius menyoroti dampak kehadiran PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Proyek Hulu Lais di Kabupaten Lebong. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terkait kondisi lingkungan Lebong dalam beberapa tahun belakangan ini.
- Kerjasama Dengan Pemkab Banyuwangi, BTN Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- Tidak Harmonis Dengan Wabup, Kabag Layanan Pengadaan Siap Dimutasi
- Selama PPKM Darurat, BTN Sudah Salurkan Bansos Rp433,775 Miliar
Baca Juga
Tampaknya Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu mulai serius menyoroti dampak kehadiran PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Proyek Hulu Lais di Kabupaten Lebong. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terkait kondisi lingkungan Lebong dalam beberapa tahun belakangan ini.
"Pasca banjir februari 2016 lalu. Ternyata PGE belum juga melakukan normalisasi serta membangun pematang (DAM) penahan sisa- sisa longsor sebelumnya,†ujar Koordinator Daerah (Korda) Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu, Nurkholis Sastro kepada RMOL Bengkulu.
Oleh sebab itu, dampak dari dugaan ketidak seriusan PGE untuk melakukan normalisasi, dinilai mengakibatkan Senbo (Dam Pasir) tidak mampu lagi menahan- menampung, material dari aliran Sungai Air Bungei maupun Sungai Air Kotok.
"Telah terjadi 3 kali banjir di Lebong. Puncaknya terjadi pada tanggal 24 November lalu, yang menerjang hampir 7 Kecamatan di Lebong," kata Sastro.
Tidak hanya itu, lanjut Sastro, mengenai hal yang sama pihaknya juga akan segera menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Itulah, mengapa begitu penting PT PGE, Pemda Lebong dan Provinsi Bengkulu diharapka dapat duduk bersama bicara jangka pendek dan panjang terkait masalah ini.
"Pada prinsipnya yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana caranya aktivitas PGE dan masyarakat aman. Reboisasi juga demi keselamatan aktifitas PGE. Insya allah, dalam waktu dekat kita akan sampaikan secara resmi kepada pemprov. Karena, secara fisik jelas sudah ada perubahan. Seperti pada warna air, debit material sampai bau belerang di sekitar perusahaan. Intinya, kita tidak mau Lebong mengalami hal serupa seperti kejadian Lapindo,†tutup Sastro. [nat]
- Fasilitasi Kebutuhan Perbankan Saat PPKM Darurat, BTN Optimalkan Layanan Digital Banking
- PHK Karyawan, PT CHS Kaur Akan Dilaporkan
- Desa Turan Baru Dan Desa Dusun Sawah Sudah Cairkan DD
