Kemenkumham Bengkulu Bentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa Padang Jawi & Desa Tanjung Besar

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Santosa melaksanakan kegiatan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Padang Jawi dan Desa Tanjung Besar, Kabupaten Bengkulu Selatan. 


Acara yang diadakan di Balai Desa Padang Jawi dan Balai Desa Bengkenang ini digelar pada Selasa (25/6). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu Andriansjah dan Penyuluh Hukum Madya, Fajri. 

Kepala Desa Padang Jawi Sakuan yang membuka acara mengungkapkan, bahwa Kelompok Kadarkum telah terbentuk dengan partisipasi 310 kepala keluarga (KK). 

Sementara itu, dalam sambutan, Kadivyankumham Andriansjah menjelaskan, bahwa kelompok ini akan menjadi fondasi awal bagi pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH). Pembentukan DSH dimulai dari peningkatan kesadaran hukum, diikuti dengan kepatuhan hukum, yang akhirnya membentuk budaya hukum yang baik di desa tersebut.

Disampaikan penyuluh hukum Kemenkumham Bengkulu Fajri, proses pembentukan DSH yang diawali dengan pembentukan Kelompok Kadarkum melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, dilanjutkan dengan Pengukuhan Desa Binaan DSH oleh Bupati, dan akhirnya Pengukuhan DSH oleh Gubernur, sebelum diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM. 

"Saya menekankan pentingnya pendekatan edukasi dan pencegahan hukum, bukan hanya penegakan hukum yang bersifat represif. Salah satu program DSH adalah penyelesaian sengketa non-litigasi di desa," terangnya.

Disamping itu, Desa Tanjung Besar, Kepala Desa Warman menginformasikan bahwa SK Kelompok Kadarkum baru akan dibentuk, mencakup 223 KK. Dirinya mengharapkan dukungan dari Kanwil Bengkulu dalam pembentukan dan implementasinya. 

Menanggapi itu, Kadivyankumham menegaskan, pentingnya kesadaran hukum dimulai dari lingkungan keluarga, yang kemudian bertransformasi menjadi budaya hukum yang baik di desa. 

Penyuluh Hukum Kemkumham Bengkulu, Fajri menjelaskan, bahwa pembentukan Kelompok Kadarkum akan membantu dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di desa, serta mendukung perekonomian, sosial, dan budaya. 

"Untuk menjadi Desa Sadar Hukum, desa harus memenuhi empat dimensi: akses informasi, implementasi keadilan, dan regulasi hukum," ujarnya. 

Acara ditutup dengan sesi diskusi yang membahas keberlanjutan setelah pembentukan Kelompok Kadarkum, yang kemudian akan ditetapkan sebagai Desa Binaan DSH oleh Bupati dan akhirnya dikukuhkan sebagai DSH oleh Gubernur dan diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM. 

Kegiatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, berbudaya hukum, dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri. Semoga Desa Padang Jawi dan Desa Tanjung Besar dapat menjadi contoh desa yang berhasil membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di Bengkulu Selatan.