Kejar Pengelolaan BMD Lebih Baik, Pemkab Gelar Bimtek Bersama Semua OPD

Pemkab Bengkulu Selatan (BS) terus berusaha menertibkan administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) BS. Untuk itu, Pemkab BS menggelar Bimtek penguatan peran, fungsi dan tertib administrasi.


Bimtek yang di pimpin langsung pejabat Sekda Sukarni Dunip tersebut, melibatkan langsung kepala Kejari BS Nauli Rahim Siregar, selaku narasumber di gedung Reptaloka, Selasa (18/1).

Dalam sambutannya, Sukarni menyampaikan, dalam tata kelola barang milik daerah di Pemkab BS saat ini masih jadi masalah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dirinya meminta kerjasama  seluruh pihak untuk menertibkan BMD tersebut.

"Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan barang milik daerah tergantung kemauan dan kesiapan serta tekad para pemangku kepentingan," ujarnya. 

Lanjut Sukarni, pengurus barang harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga bisa meminimalisir temuan dari auditor BPK.  Sebab, pengelolaan barang milik daerah ini bukanlah hal yang sepele. Terlebih lagi, baik buruknya akan berimbas pada akuntabilitas dari instansi pemerintahan. 

"Ini sangat penting, sangat urgent sekali dan perlu perhatian khusus sehingga kedepannya pengelolaan barang jadi lebih baik," ujar Sukarni.

Dengan adanya bimtek ini diharapkan kedepannya pengelolaan barang khususnya di seluruh OPD jadi lebih baik dan tertib administrasi. Hal ini menjadi salah satu indikator dari penilaian kinerja Pemkab BS guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedepannya nanti.

"Yang mana harus kita perbaiki maka harus kita perbaiki. Dimana yang belum kita lakukan maka harus kita lakukan dalam hal pengelolaan barang milik daerah ini. Saya minta seluruh peserta Bimtek bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan, agar memahami mekanisme pengelolaan barang milik daerah dengan baik," katanya. 

Sementara itu, Kajari BS Nauli Rahim Siregar, berharap para petugas pengelola BMD untuk melakukan pendataan dan pencatatan barang milik daerah sebaik mungkin. 

"Dimulai dari petugas pengelola barang milik daerahnya. Para pemangku kebijakan dimasing-masing instansi harus lebih aktif mengontrol dari laporan yang disampaikan petugas pengelolaan barang milik daerah dan menindaklanjuti laporan tersebut hingga benar-benar tertib administrasi," pungkasnya. [ogi]