Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Tinggi, Pemkab Lebong Usul Pembentukan UPTD PPA dan Perda KLA

Kabid Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DP3APP-KB Kabupaten Lebong Desperawati/Ist
Kabid Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DP3APP-KB Kabupaten Lebong Desperawati/Ist

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB ) Kabupaten Lebong, tengah menyiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan usulkan draf Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak (KLA).


Menyusul, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebong, mengalami peningkatan drastis. Dari pada tahun 2022 sebanyak 8 kasus naik menjadi 26 kasus tahun 2023 lalu.

Kabid Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DP3APP-KB Kabupaten Lebong Desperawati, mengatakan, untuk penanganan kasus tersebut pihaknya tengah menyiapkan UPTD PPA dan mendorong Perda KLA.

"Kami tahun depan untuk penekanan kasus kami membentuk UPTD PPA dan menyiapkan Perda KLA. Sehingga, disini nanti penanganan kasus lebih maksimal," ujar Pera sapaan akrabnya, Rabu (22/5).

Menurutnya, sembari menunggu kegiatan rutin yang dilakukan sekarang adalah mendatangi para korban kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebong.

"Untuk sekarang, kita mengadakan bedah kasus setiap kejadian, dan melakukan sosialisasi. Makanya, kedepan kita usulkan Perda KLA," jelas Pera.

Menurutnya, untuk draf Perda KLA terus dimatangkan. Misalnya, menyiapkan tenaga ahli. Sekarang tinggal tenaga ahli dari akademisi. Sebab, tenaga ahli ini merancang pemenuhan hak anak dengan 5 klaster.

"Jadi, kalau sekarang sedang persiapan. Mudah-mudahan cepat selesai," tuturnya.

Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan anggaran untuk membentuk UPTD PPA dan Perda KLA. "Sehingga kabupaten kita bisa seperti kabupaten lain. Hak-hak perempuan dan anak segera terpenuhi," demikian Pera.