RMOLBengkulu. Pemerintahan Joko Widodo saat ini hanya mempunyai dua pilihan untuk Pilkada Serentak 2020. Sehingga keselematan rakyat menjadi prioritas.
- Pemprov Bengkulu Hibah Rp 2,2 Miliar untuk Bangun Graha Insan Cinta HMI
- Pemprov Bengkulu Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 dari Wakil Presiden RI
- Listrik Padam Saat Berbuka Puasa dan Sahur, PLN Disebut Tim Penguji Kesabaran
Baca Juga
RMOLBengkulu. Pemerintahan Joko Widodo saat ini hanya mempunyai dua pilihan untuk Pilkada Serentak 2020. Sehingga keselematan rakyat menjadi prioritas.
Dua pilihan itu adalah menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember atau melakukan karantina wilayah secara total sebelum 9 Desember nanti.
Tunda pilkada sampai pandemi reda atau kalau tidak, maka pemerintah harus melakukan lockdown total agar penyebaran corona bisa terkendali," ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/9).
Saiful pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak setengah hati mengatasi persoalan Covid-19 yang mengancam rakyat Indonesia. Jangan sampai pilkada lebih dipentingkan ketimbang penanganan corona yang bisa menyelamakan nyawa rakyat.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tidak segera melakukan karantina wilayah secara total di seluruh wilayah di Indonesia, maka dipastikan penyebaran Covid-19 semakin buruk.
"Kalau tidak segera lockdown, maka jangan salahkan kalau corona akan semakin mengganas karena pilkada Desember 2020 mendatang," pungkas Saiful. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Bikin Gaduh, Kapolda Sumsel Minta Maaf Soal Bantuan 2 T Keluarga Akidi Tio
- Lima Provinsi Minim Mendapat Vaksin Covid-19, Ini Daerahnya
- Dirjen Dukcapil: KTP-EL Yang Tercecer Berasal Dari Pasar Minggu