RMOLBengkulu. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke Bali untuk keperluan rapat koordinasi terkait pola pembibitan taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Rupanya, tidak saja Sekda, pejabat keuangan dan staf yang berangkat, tapi juga membawa keluarga.
RMOLBengkulu. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke Bali untuk keperluan rapat koordinasi terkait pola pembibitan taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Rupanya, tidak saja Sekda, pejabat keuangan dan staf yang berangkat, tapi juga membawa keluarga.
Terutama Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Erik Rosadi secara terang-terangan memposting foto di akun facebooknya bersama sang istri, Renilda Dwu Putri, salah satu ASN di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3PA-KB) Lebong.
Belum diketahui apa keterkaitan oknum ASN DP3PA-KB itu dalam kegiatan tersebut. Namun, kepergiannya selama jam hari kerja itu dipastikan tanpa surat perintah tugas (SPT) dari DP3PA-KB Kabupaten Lebong.
Hal itu sebagaimana disampaikan Kadis DP3PA-KB Kabupaten Lebong, Firdaus melalui Sekretaris, Kosasih Effendi kepada RMOLBengkulu, Senin (21/9).
"Tidak ada (SPT) yang kami. Tidak ada di DP3AKB keluar," ucap mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Lebong tersebut.
Ia kembali menegaskan, Kantor DP3PA-KB Lebong tidak pernah ada jadwal kunjungan maupun dinas luar ke Bali.
Bahkan, terkait izin sang istri pejabat itu tidak masuk di hari jam kerja. Ia menyarankan menanyakan perihal itu kepada Kadis secara langsung.
"Kalau sejauh ini tidak ada. Kalau izin coba tanya pimpinan," bebernya.
Terpisah, Plt Kepala BKD Lebong Erik Rosadi saat dikonfirmasi menyatakan, sang istri ikut ke Bali hanya sebatas mendampingi tanpa ada keterkaitan dengan agenda dinas luar mereka ke Pulau Dewata tersebut.
Apalagi, menurutnya biaya keberangkatan sang istri tersebut menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan uang negara.
"Orang rumah ikut saja, mendampingi. Biaya pribadi, tidak salah rasanya. Ajak istri sendiri. Pas hari libur juga," bebernya.
Selain itu, Sekretaris TAPD ini juga mengaku, bahwa ia sudah mengurus izin ke Bali dari hari Kamis (17/9) hingga Jum'at (18/9) lalu. Mengingat saat ini Lebong memberlakukan 5 hari kerja.
"Izin di Kantor hari Kamis, dan Jum'at," lanjut dia menambahkan.
Lebih jauh, ia harus sadar betul bahwa perjalanan dinas pihaknya saat ini tengah disoroti publik lantaran tidak terlalu urgent di tengah situasi Covid-19 seperti sekarang ini.
Apalagi keterkaitan pejabat pengelola keuangan Lebong itu dengan rapat koordinasi terkait pola pembibitan taruna STTD jauh dari tupoksinya.
Terkait itu, ia enggan menjawab. Itupun ia berpendapat bukan kapasitas pihaknya menjawab. "Nah bukan kewenangan aku kalau jawab yang ini ya," terangnya.
Lebih jauh, ia enggan berkomentar apakah keberangkatan pihaknya menggunakan dana pribadi atau justru memanfaatkan dana perjalanan dinas.
"Sampai dengan hari ini belum ada anggaran SPPD dari situ," demikian Erik.
Tak hanya itu, Sekda Lebong Mustarani saat dikonfirmasi perihal ini enggan berkomentar. Bahkan, pertanyaan yang dilayangkan wartawan melalui pesan elektronik hanya dibaca.
Untuk diketahui, rombongan yang menuju Bali itu kabarnya dipimpin langsung Sekda Lebong, Mustarani serta Plt Kepala BKD Lebong Erik Rosadi beserta rombongan.
Bahkan, kabar keberangkatan rombongan ke daerah penuh wisata itu dikritik semua pihak di media sosial.
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebong Tahun Anggaran (TA) 2020 dinilai dalam keadaan tidak stabil alias jeblok.
Namun, kekurangan anggaran yang melanda APBD Lebong tahun anggaran berjalan, nyatanya tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas dinas luar para pejabat tersebut.
Padahal, selama ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lebong tengah fokus melakukan penyesuaian anggaran karena transfer pusat ke daerah berkurang sekalipun pendapatan asli daerah (pad) menurun.
Imbas dari tidak stabilnya anggaran Pemkab Lebong ini, hampir merata seluruh anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas habis. Bahkan, sejumlah kegiatan dibatalkan lantaran adanya efisiensi anggaran.
Mirisnya lagi, keberangkatan mereka dipimpin langsung Sekda Lebong, Mustarani, Plt BKD Kabupaten Lebong, Erik Rosadi ke luar daerah termasuk ke daerah zona merah COVID-19, persisnya ke Provinsi Bali. [tmc]
