Inspektorat Warning OPD: Temuan BPK Diselesaikan Kurun Waktu 60 Hari

Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, Nurmanhuri (tengah)/RMOLBengkulu
Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, Nurmanhuri (tengah)/RMOLBengkulu

Inspektorat Kabupaten Lebong, mengikuti undangan di Istana Negara Jakarta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal (Rakornas Wasin) via zoom yang dibuka Rabu (22/5) siang.


Acara berlangsung via zoom yang diikuti Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong, Nurmanhuri bersama Staf Ahli, Hartoni didampingi dua Irban di ruang Lebong Command Center (LCC).

Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, Nurmanhuri mengatakan, rakor kali ini lebih membahas tentang fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku pembinaan birokrasi.

"Intinya, tugas dari APIP pencegahan dan memberikan solusi. Bukan mencari kesalahan," ujar Nurmanhuri.

Dia menambahkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Pertama memang ada beberapa hal rakornas hari ini. Menindaklanjuti hasil LHP dari BPK," tambah Nurmanhuri.

Untuk itu, Ia meminta OPD untuk berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut. Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, diterima Pemkab Lebong, Jumat (3/5) lalu di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Dia berharap temuan dan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti selama 60 hari.

"Ini sudah kami laksanakan, sudah kami berikan imbauan kepada OPD-OPD terkait," tutur Nurmanhuri.