Pemerintah seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan vaksin halal kepada masyarakat, mengimngat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.
- Pacu Kinerja, Kemenkuham Bengkulu Ikut Workshop Reformasi Birokrasi
- Kapolda Baru Komitmen Jalankan Program Presisi Kapolri Di Bengkulu
- Panglima TNI: Mari Rapatkan Barisan Jaga NKRI
Baca Juga
Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah terkait desakan sejumlah pihak agar pemerintah menyediakan vaksin halal, Jumat (11/2).
“Memang idealnya pihak pemerintah menyediakan vaksinasi halal sesuai dorongan dari MUI itu, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, terutama yang mayoritas beragama Islam,” kata Trubus.
Ia menyebut bahwa kebijakan untuk vaksinasi booster atau dosis lanjutan yang tidak memasukkan jenis vaksin halal merupakan kekurangan pemerintah.
“Jadi memang ini kekurangan ada pada pemerintah yang harusnya secara bertahap itu harus dilakukan. Jadi pada akhirnya, tetap pemerintah bertanggungjawab terhadap vaksin-vaksin yang halal,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (SE Dirjen P2P Kemenkes) tidak mencantumkan jenis vaksin yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI.
Padahal, dalam izin edar darurat emergency use of authorization (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdapat 5 (lima) jenis vaksin untuk vaksinasi booster, namun hanya 3 (tiga) jenis vaksin saja yang ditetapkan Kemenkes.
Dari kelima jenis vaksin itu, 2 (dua) diantara telah mengantongi sertifikat halal MUI. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Satgas Keluarkan Edaran Baru, Atur Pembatasan Peribadatan dan Tradisi Idul Adha
- Larangan Truk BB Dan Ekspedesi Beroprasi Dicabut
- Plt Gub Didesak Usai Lebaran Rombak Kabinet
