Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebong mengikuti kegiatan roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI), Muhadjir Effendy secara online melalui zoom meeting, di Lebong Command Center, Senin (20/2) kemarin sekitar pukul 15.00 WIB.
- Benarkah Angka Stunting di Provinsi Bengkulu Terus Menurun?
- Menkes Gunakan Chatbot Whatsapp Untuk Pantau Stunting
- 20 Wilayah di Lebong Jadi Titik Locus Stunting
Baca Juga
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemprov Bengkulu, dan perwakilan kepala daerah atau perwakilan seluruh kabupaten se-Bengkulu secara online.
Dalam sambutannya Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakili oleh Asisten II Dalmuji Suranto mengatakan, percepatan penurunan stunting di Lebong saat ini telah digenjot.
"Saat ini kita sinergikan keseluruhan stakeholder di Lebong, tak terkecuali TP PKK, bagaimana terus kita pacu dengan mengoptimalkan posyandu, puskesmas, jaringan keluarga berencana beserta kader-kadernya,” katanya.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi melalui Roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk koordinasi melalui roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Yang kemudian kita carikan solusi bersama,” kata Muhadjir.
Muhadjir Effendy menjelaskan target Indonesia sesuai dengan arahan Presiden, angka stunting harus di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang.
“Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 27,8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi Kalbar sebagai salah satu penyumbang anak stunting yang cukup tinggi di Indonesia,” tuturnya.
Ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menyampaikan progress ataupun permasalahan dalam penangganan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem masing-masing.
Sehingga dapat diharapkan melalui pertemuan ini segala solusi dan gagasan nantinya dapat diimplementasikan dan pelaksaannya bisa dieksekusi dengan baik.
Pada akhir kegiatan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sinergi program dan kegiatan serta sinergi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program ini, telah diatur dalam Pepres tahun 2022 tetang percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan penurunan Stanting merupakan program prioritas pemerintah pusat yang harus di realisasikan dan di dukung oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten.
“Jadi program ini harus betul-betul di realisaikan di dareah sehingga capain pemerintah pusat di tahun 2024 bisa tercapai sesuai arahan Bapak Presiden RI,” tutur Menko PMK.
- Benarkah Angka Stunting di Provinsi Bengkulu Terus Menurun?
- Menkes Gunakan Chatbot Whatsapp Untuk Pantau Stunting
- 20 Wilayah di Lebong Jadi Titik Locus Stunting
