Hasil Audit Belum Selesai, Wabup Minta Anggota Satpol PP Bersabar

RMOL. Sejak awal bulan Oktober lalu (1/10/2016) tim auditor Inspektorat Kabupaten Lebong sudah mulai melakukan proses audit anggaran kantor Satpol PP Kabupaten Lebong. Termasuk Bendahara Satpol PP yang sempat dikabarkan menghilang telah dimintai keterangannya.


RMOL. Sejak awal bulan Oktober lalu (1/10/2016) tim auditor Inspektorat Kabupaten Lebong sudah mulai melakukan proses audit anggaran kantor Satpol PP Kabupaten Lebong. Termasuk Bendahara Satpol PP yang sempat dikabarkan menghilang telah dimintai keterangannya.

Untuk itu, Wakil Bupati (Wabup)  Lebong, Wawan Fernandes meminta kepada seluruh pegawai maupun internal Kantor Satpop PP Kabupaten Lebong, agar dapat besabar dan menunggu hasil tersebut. Dengan demikian, aktifitas dan pelayanan kantor Satpol PP Lebong berjalan dengan sebagaimana mestinya.

"Pesan kita agar semua internal Satpol PP dapat terus tawakal dan bersabar dalam menghadapi cobaan internal ini. Namun, kami sebagai pimpinan melalui inspektorat tidak akan tinggal diam dan segera menyelesaikan secara cepat," kata Wabup Lebong, Wawan Fernandes kepada RMOL Bengkulu, Senin (24/10/2016).

Sementara itu, lanjut Wabup, untuk hasil Audit dari pihak Inspektorat belum bisa dibeberkan, karena pihak inspektorar masih akan memanggil Kakan Satpol PP yang lama, sebelum hasil audit itu selesai dan benar-benar valid.

"Sejauh ini saya telah bekordinasi dengan bapak Bupati mengenai hasil audit dan masih terkendala, karena bendahara yang lama belum siap dalam menyiapkan SPJnya. Selain itu, hari ini ( Senin, 24/10/2016) pihak inspektorat telah menyurati Kakan satpol yang lama supaya dapat hadir di kantor inspektorat besok (Selasa, 25/10/2016) guna menyelesaikan validasi hasil audit tersebut," jelas Wabup.

Sekedar mengingatkan, Kepala Kantor Satpo PP Kabupaten Lebong, Junaidi yang baru dilantik pada 3 September lalu telah menyurati Inspektorat Kabupaten Lebong untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran kantor sebelum dirinya menjabat.

Permintaan Audit ini telah disampaikan ke Inspektorat karena Kepala Kantor Satpol PP mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dengan alasan terkendala dalam mengajukan pencairan anggaran, termasuk untuk membayar honor 143 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di kantor Satpol PP selama 4 bulan terakhir, terhitung Juni hingga September. Masalah ini timbul, setelah bendahara kantor berinisial DMH, diketahui sudah jarang masuk kantor sejak bulan Juni lalu. [A11]