Hari Ini Pemkab Mulai Kumpulkan Dokumen Batas Desa-Kelurahan

Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Herru Dana Putra didampingi Kabag Hukum, Mindri Yaserhan saat sosialisasi berlangsung/RMOLBengkulu
Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Herru Dana Putra didampingi Kabag Hukum, Mindri Yaserhan saat sosialisasi berlangsung/RMOLBengkulu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong bersama Topografi Kodam (Topam) II SRIWIJAYA menggelar sosialisasi dan pengumpulan dokumen persiapan survey lapangan batas wilayah administrasi desa kelurahan di wilayah Kabupaten Lebong.


Acara digelar di Gedung Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong, Rabu (10/5) kemarin dibuka langsung Wabup Lebong, Fahrrurozi, Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Herru Dana Putra didampingi Kabag Hukum, Mindri Yaserhan, serta para camat dan undangan lainnya.

Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Herru Dana Putra menjelaskan, maksud diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penetapan dan penegasan batas desa secara administrasi. Sekalipun mulai mengumpulkan dokumen.

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi awal untuk penetapan tabat antar desa kelurahan di Lebong," ujar Rabu (10/5).

Dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah daerah Lebong menggandeng TOPDAM II sriwijaya sebagai mitra yang nantinya bersama-sama Bagian Pemerintahan turun ke lapangan utk melakukan survey fisik.

"Rencana mulai besok tim kita akan mulai turun," jelasnya.

Dia menuturkan, penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menegakkan tertib administrasi pemerintah dan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Oleh sebab itu kata Herru, penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa harus berpedoman pada dokumen batas desa yang mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu lanjut Herru, batas desa harus ditetapkan dengan produk hukum berupa Peraturan Bupati yang diawali dengan pengumpulan dan penelitian dokumen yuridis pembentukan desa, dokumen historis desa, dan pemilihan peta dasar yang selanjutnya dilakukan survei untuk menentukan koordinat sebagai penentu batas desa.

"Penetapan dan penegasan batas desa sangatlah penting untuk segera dikeluarkan aturannya agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antar warga desa yang disebabkan oleh batas desa yang tidak jelas,” beber Herru.

Dia menyatakan, kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta peran dan tugas dari pemerintah desa dan kecamatan yg akan disurvey.

"Serta menyampaikan jadwal turunnya tim agar pemerintah desa dan kecamatan faham, mengerti dan siap untuk menyambut kedatangan tim nantinya," demikian Herru.