Hamburkan Uang Rakyat Demi Artis, KPU di Bengkulu Kena 'Semprot'

akademisi dan pengamat politik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. Bobby/Ist
akademisi dan pengamat politik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. Bobby/Ist

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Provinsi Bengkulu, mendapatkan kritikan sejumlah pihak dan dinilai menghambur-haburkan uang rakyat dengan mengundang artis di acara launching pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024.


Seperti yang disampaikan Bobby. Seorang akademisi dan pengamat politik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.

Dalam keterangan resminya, Bobby menyampaikan, kritik tajam terhadap langkah KPUD di Provinsi Bengkulu yang berlomba-lomba mendatangkan artis dalam acara peluncuran maskot dan logo Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Bobby, tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip dasar demokrasi. 

Dalam sebuah wawancara, Bobby menjelaskan, bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti penyelenggara negara harus bertanggung jawab kepada rakyat atas setiap kebijakan yang diambil. 

"Mengundang artis untuk acara seperti peluncuran maskot atau logo Pilkada adalah pemborosan uang rakyat. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat justru dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bersifat hiburan," ujar Bobby, Senin (10/5).

Bobby menegaskan, bahwa seharusnya negara memberikan ruang dan aksesibilitas yang lebih besar kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Rakyat harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses demokrasi, bukan hanya menjadi penonton dalam acara yang megah dan mahal," tambahnya.

Langkah KPUD yang mengundang artis untuk acara-acara tersebut dinilai oleh Bobby sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran dan mengaburkan tujuan utama demokrasi itu sendiri. 

"KPUD seharusnya fokus pada bagaimana cara meningkatkan kualitas demokrasi, bukan pada bagaimana cara menarik perhatian dengan mengundang selebriti," katanya.

Lebih lanjut, Bobby mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap penggunaan uang rakyat oleh pemerintah atau penyelenggara negara.

"Rakyat harus mengawasi dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penyelenggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak," tutup Bobby.

Kritik yang disampaikan oleh Bobby ini menambah daftar panjang suara-suara yang meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, terutama dalam konteks kegiatan pemilihan umum yang merupakan tonggak penting dalam proses demokrasi.