Keberadaan perusahaan ritel atau toko modern yang beroperasi di Bengkulu Selatan (BS) cukup berdampak terhadap pedagang lokal. Sebab, keberadaan toko modern ini nyatanya membuat pengusaha kecil merugi.
- Dinas Parpora Pastikan Tetap Jalan Promosi Wisata Di Masa Pandemi
- Ketat Di Perbatasan, Lemah Dalam Kabupaten
- KNPI dan KONI Sayangkan Adanya Pembiaran Eksploitasi Anak Dibawah Umur di Hotel
Baca Juga
Dikatakan Bupati BS Gusnan Mulyadi, menjamurnya keberadaan toko modern di BS saat ini membuat dampak serius terhadap toko-toko kecil masyarakat.
Oleh karena itu Pemkab BS akan mengevaluasi ulang perizinan terhadap gerai-gerai modern yang ada di BS seperti Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya.
"Tadi kita sudah rapat teknis membentuk tim khusus untuk menertibkan izin gerai modern di Bengkulu Selatan," kata Bupati BS Gusnan Mulyadi usai rapat penertiban perizinan gerai modern, Senin (23/5).
Menurut Gusnan, sejak kehadiran gerai modern, saat ini toko-toko kecil masyarakat di BS sudah banyak yang gulung tikar.
"Pemerintah akan membantu kalau kehadiran gerai modern ini merugikan masyarakat, kalau tidak menguntungkan bagi masyarakat ya kita tutup saja. Dan saya minta kepada dinas terkait untuk tidak mengeluarkan izin yang baru," tegas Gusnan.
Terkait perizinan, lanjut Gusnan, saat ini dari beberapa gerai modern yang sudah berdiri, masih ada yang belum mengantongi izin resmi. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera menertibkan perizinan gerai modern yang ini sudah banyak berdiri.
"Penertiban ini juga akan melibatkan beberapa unsur terkait lainnya, mohon dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, penertiban perizinan ini tidak hanya dilakukan terhadap toko-toko modern saja, kios minyak Pertashop juga harus ada izin resmi dari pemerintah BS.
Disisi lain, dalam penertiban nanti, gerai modern diminta agar dapat menerima serta menyediakan tempat khusus untuk produk lokal masyarakat.
"Ya harus ada izin resmi, kalau seandainya terjadi kebakaran dan terjadi ledakan siapa nanti yang bertanggungjawab," tutup Gusnan.
- Ramos Dituntut Rp 16,3 Triliun
- PIM Digelar 104 Hari, Para Peserta Sudah Mulai Pembelajaran Mandiri
- Pemeriksaan Difokuskan Pada SPJ Kades
