Guna terciptanya kemudahan dalam mengakses informasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan yang merupakan kewenangan provinsi Bengkulu. Biro Administrasi Pembangunan (BANGDA) Setda Provinsi Bengkulu membangun aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (CAKEPDAH).
- A Dozen Years Of Happiness, Hotel Santika Rayakan HUT ke 12 Dengan Tanggung Jawab Sosial
- Wow, Pemprov Gelontorkan Bantuan Pembangunan Masjid di Rejang Lebong Hampir 1 Miliar
- WHO akan Namai Varian Virus Corona dengan Rasi Bintang Setelah Mutasi Baru Bermunculan
Baca Juga
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyampaikan, inovasi aplikasi CAKEPDAH diharapkan mampu menunjang percepatan prioritas pembangunan infrastruktur strategis daerah dalam rangka peningkatan konektivitas daerah, penyediaan akses, dan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat.
"Infrastruktur penghubung, PU, keciptakaryaan termasuk fasilitas pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan karena hal tersebut yang paling real bisa dilihat perkembangannya. Capaian kinerja fisik dapat lebih kelihatan namun bukan berarti yang non fisik tidak penting," ujar Gubernur usai memimpin apel pagi bersama kemudian launching Aplikasi CAKEPDAH dan MoU bersama OPD terkait pengggunaan aplikasi CAKEPDAH di Halaman Apel Kantor Gubernur, Senin (31/10).
Lebih lanjut, menurut Gubernur, inovasi dapat berjalan apabila memiliki SDM profesional dan punya kemampuan teknis di bidangnya, berbasis teknologi, dan selaras dengan regulasi yang ada.
Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bengkulu Abdul Hafiz menyampaikan, CAKEPDAH merupakan aplikasi geografis Provinsi Bengkulu berbasis website yang memuat informasi titik lokasi koordinat hasil pelaksanaan pembangunan dan kondisi eksisting hasil capaian kinerja pembangunan kewenangan provinsi Bengkulu.
"Ini merupakan inovasi biro Bangda dalam menciptakan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk meninjau progres pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam sekali sentuh di aplikasi sekaligus terdapat kanal laporan masyarakat untuk lapor kondisi infrastruktur sesuai koordinat," jelasnya.
Kemudian, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
"Nanti dalam website menampilkan hasil pembangunan dan kondisi terkini pembangunan kewenangan Provinsi Bengkulu dalam periode 5 tahun kebelakang," tutupnya.
- DPRD DKI: Jangan Berikan THR Kepada Ormas
- Bali Keluar dari Level 4 ke 3, PPKM Lanjut Hingga Sepekan ke Depan
- PJ Gubernur Komjen M Iriawan: Ga Mungkin Saya Tidak Netral
