Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 ditargetkan dibawah angka 14 persen. Saat ini angka stunting di Lebong masih cukup tinggi yaitu 18,4 persen.
- Menanti Sihir Mohamed Salah, Uruguay Pada Performa Terbaik
- Ada Fasilitas Mudik Dari Menhub Melalui Jalur Laut Dan KRL
- Ini 27 Wisata Di Lebong Yang Bisa Kamu Kunjungi Saat Libur Lebaran
Baca Juga
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Jafri menyebutkan, stunting atau gagal tumbuh saat ini masih menjadi perhatian serius Pemkab Lebong.
"Target penurunan stunting menjadi tugas kita bersama. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bersama merumuskan target tersebut,” ujarnya, Kamis (28/7).
Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini DP3AP2KB setempat mencatat sebanyak 20 desa di wilayahnya menjadi locus stunting. Adapun 20 wilayah itu, yakni Desa Sukau Marga, Sungai Lisai, Tambang Sawah, Danau Liang, Semelako Atas, dan Kelurahan Tes.
Kemudian, Tik Jeniak, Sukasari, Mangkurajo, Kelurahan Rimbo Pengadang, Daneu, Sukau Kayo, Tabeak Blau II, Suka Negeri, Lemeu, Pangkalan, Bukit Nibung, Talang Leak II, Ujung Tanjung I dan Ujung Tanjung II.
"Tahun 2022 ini ada 20 wilayah yang menjadi locus stunting. Ini menjadi catatan kita bersama," tambah Jafri.
Dia mengutarakan, untuk target penurunan angka stunting tahun ini sebesar 18,4 persen. Kemudian, tahun 2023 sebesar 16 persen, dan 2024 menjadi 14 persen.
"Target nasional di 2024 itu seluruh daerah harus di angka 14 persen. Kalau kita saat ini, SGI (Studi Status Gizi Indonesia) berada di angka 23 persen dari 20 wilayah locus. Kalau EPPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di angka 5 persen," jelasnya.
Ia menyatakan dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk penurunan lebih dari tiga persen setiap tahunnya untuk mencapai penurunan prevalensi stunting dari 23 persen menjadi dibawah 14 persen pada 2024.
"Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan-desa sudah dibentuk. Stunting tidak melihat secara fisik saja, tapi indikatornya pada ukuran bayi baru lahir minimal 47 cm," sambungnya.
Ia mengungkapkan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan yang bekerjasama dengan pihak Puskesmas, ataupun dinas terkait, untuk bersama mencegah stunting, mulai dari pelaksanaan posyandu hingga sosialisasi makanan bergizi untuk ibu Hamil dan menyusui.
"Ini adalah suatu upaya yang cukup menantang dengan harapan dengan program penurunan stunting maka sekaligus penurunan kematian ibu dan kematian bayi akan terjadi," demikian Jafri.
- Sempat Macet, DBH Provinsi Dua Tahun Terakhir Di Benteng Lunas
- Dinas PUPR-P Lebong Catat Ada 84 Usulan Masyarakat di Musrenbang RKPD 2024
- Temuan BPK Di Era Bupati Yang Lama Capai Ratusan Item
