Dua Locus Ini Jadi Pendataan TORA dan Penataan Aset Gugus Tugas Reforma Agraria di Lebong

Wabup Lebong saat menyampaikan sambutan/RMOLBengkulu
Wabup Lebong saat menyampaikan sambutan/RMOLBengkulu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melaksanakan Integrasi Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong Tahun 2023 di salah satu hotel di daerah itu, Kamis (26/10) sekitar pukul 08.30 WIB.


Acara dibuka langsung Wabup Lebong, Fahrurozi didampingi Sekda Lebong, Mustarani Abidin staf ahli Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Jauhari Chandra, Sejumlah Kepala SKPD di daerah itu.

Wabup Lebong, Fahrurozi dalam sambutannya menyampaikan, rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 lalu telah tentukan dua arah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria. 

"Lokus pendataan TORA yang diambil berlokasi di kawasan Eks HGU PT Perkebunan Mangkurajo," kata Wabup.

Selain itu, lokus untuk pengembangan akses terhadap potensi Kabupaten Lebong berlokasi di Desa Selebar Jaya Kecamatan Amen dengan menginisiasi budidaya mina padi.

Terkait potensi tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Lebong, terdapat potensi yang dapat dilakukan penataan aset seperti di kawasan Eks HGU PT. Perkebunan Mangkurajo. Untuk itu telah dilakukan survey lapang pada lokasi Eks HGU tersebut dengan mengumpulkan data-data yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya. 

Selain itu penataan akses pada Gugus Tugas Reforma Agraria yang mengangkat potensi-potensi di Kabupaten Lebong dan memberikan jalan bagi peningkatan pendapatan masyarakat ini sejalan dengan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026 yaitu pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UMKM, dan IKM serta digitalisasi ekonomi, maupun peningkatan produksi dan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan).

"Saya berharap agar kita semua, baik dari Pemerintah Kabupaten Lebong, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan stakeholder dapat bersatu padu dan ikut berperan aktif untuk mensukseskan kegiatan ini," tuturnya.