RMOLBengkulu. Pembahasan awal kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2018, masih mandek. Padahal, beberapa waktu lalu (5/9) Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya menyerahkan secepatnya ke tim banggar DPRD Lebong.
- Delapan Daerah Berpotensi Sengketa Pilkada Di MK
- Logistik Pilwakot Bengkulu Besok Disalurkan Ke TPS
- Buntut Wacana Presiden 3 Periode Berujung Dipolisikan
Baca Juga
RMOLBengkulu. Pembahasan awal kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2018, masih mandek. Padahal, beberapa waktu lalu (5/9) Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya menyerahkan secepatnya ke tim banggar DPRD Lebong.
Informasi yang diperoleh, penundaan ini ternyata masih menunggu jadwal persetujuan DPRD Lebong atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Bengkulu, belum lama ini.
"Soalnya dalam LKPD itu ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2017 yang mau dimasukan dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2018 ini," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Mirwan Effendi, sekaligus ketua tim TAPD, kepada RMOLBengkulu, Minggu (15/7) sore.
Ia memastikan, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan KUA-PPAS 2018 sebelum dikembalikan ke dewan. Namun, masih menunggu jadwal paripurna atas penerimaan LKPD TA 2017 lalu. "KUA PPAS sudah dibahas dan disiapkan. Mudah - mudahan, minggu depan sudah dapat kita sampaikan ke pihak DPRD," tambahnya.
Menurut Mirwan, estimasi pendapatan daerah tahun 2018 sudah tercantum dalam APBD. Sehingga, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan tahun ini kecuali Silpa 2017. "Ini lagi dihitung ulang, apakah bertambah. Sebab, estimasi pendapatan 2018 sudah ada di APBD, yang berubah atau berbeda yaitu Silpa 2017,†demikian Sekda.
Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lebong, Supriono, menyampaikan, rencananya senin (16/7) Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lebong baru akan menggelar rapat menindaklanjuti LKPD TA 2017, untuk kemudian dibahas dengan mitra kerja Eksekutif. "Baru masuk minggu kemarin, rencananya besok akan dibahas Banmus. Untuk selanjutnya diparipurnakan," singkatnya. [ogi]
- Posko Perbatasan Bakal Dilanjutkan, Satu ASN Wajib Bina 10 KK
- Tahun Baru Islam Tetap 1 Muharram, Liburnya Digeser 11 Agustus
- Gibran Bantah Data Luhut Soal Kematian Akibat Covid-19 Di Solo
