Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu harus melakukan rasionalisasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- Dampak Pandemi, KPKNL Sebut Lelang Kendaraan Dinas Lebih Dominan
- Dugaan Korupsi Cukai Kuota Rokok di Kepri Rugikan Negara Rp 250 M
- Surat Edaran THR Kemendagri Jebakan Batman†Kepala Daerah
Baca Juga
Ini diketahui setelah dilakukannya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu, atas evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terhadap APBD Perubahan Provinsi Bengkulu tahun ini.
“Mendagri memberikan catatan agar dilakukan rasionalisasi. Sedangkan salah satu sebabnya karena pihak TAPD tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi pada APBD Perubahan tahun ini. Padahal penanganan inflasi itu penting, mengingat ancaman resesi ekonomi dan juga dampak kenaikan BBM bersubsidi,” kata Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Drs. Sumardi, MM dalam keterangannya.
Menurutnya, apa yang menjadi catatan tersebut, pihak legislatif sudah menyerahkan sepenuhnya kepada TAPD, untuk mematok berapa nominal alokasi anggaran yang dibutuhkan melalui rasionalisasi dimaksud.
“Untuk penanganan inflasi itu harus memiliki mata anggarannya sendiri, dan tidak boleh dititip pada mata anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT),” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, Tantawi Dali menyampaikan, ada beberapa catatan yang diberikan Mendagri atas evaluasi APBD Perubahan Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini, diantaranya rasionalisasi anggaran. Dimana rasionalisasi itu dilakukan terhadap beberapa alokasi anggaran yang sifatnya dinilai tidak terlalu urgen.
Termasuk juga, anggaran yang tidak memungkinan untuk direalisasikan, mengingat waktu yang tersisa pada tahun ini.
“Untuk rasionalisasi itu juga tidak mungkin dibahas ulang. Lagi-lagi karena waktu yang tersisa, sementara saat ini Banggar dan TAPD dikejar pembahasan RAPBD tahun 2023 mendatang. Jadi kita persilahkan saja kepada TAPD untuk menjawab catatan yang diberikan Mendagri, dengan menyertakan saran dari kita selaku Banggar. Apalagi rasionalisasi sendiri harus dilakukan salah satunya untuk kepentingan penanganan inflasi, yang bisa dikategorikan sudah di depan mata,” tukas Tantawi.
- MUI: Arogansi Aparat Saat PPKM Darurat Hanya Membuat Rakyat Kecil Terpuruk
- Polemik Donasi Rp 2 Triliun, Anak Bungsu Akidi Tio Jalani Pemeriksaan Kejiwaan
- Vaksin Sinopharm Untuk Anak Usia 3-17 Tahun Dapat Restu UEA
