Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan II Tahun 2022, dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD provinsi Bengkulu, Senin (1/8).
- Hotel CJH Terdekat 1,1 Km, Terjauh 4,3 Km
- Menteri Yohana Dorong Perempuan Papua Tingkatkan Industri Rumahan
- DKPP Proses Sidang Dugaan Kecurangan KPU
Baca Juga
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, wakil ketua I Samsu Amanah, dan wakil ketua II Suharto, serta diikuti oleh anggota DPRD lainnya dari seluruh unsur fraksi.
Turut hadir Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, unsur Forkopimda, perwakilan Danlanal Bengkulu, perwakilan Kajati Bengkulu, perwakilan Kepala BNN Provinsi, perwakilan Kabinda Provinsi Bengkulu, perwakilan Kepala BPK, serta jajaran Kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi Bengkulu.
Adapun laporan hasil reses disampaikan oleh juru bicara yakni, ketua komisi I DPRD provinsi Bengkulu, Dempo Xler. Dalam penyampaian laporan tersebut, Dempo menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah digaris besarkan ke dalam 10 poin penting.
Berikut 10 poin penting laporan hasil reses anggota DPRD masa persidangan ke II :
Di Bidang infrastruktur, masyarakat mengharapkan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota memperhatikan perbaikan jalan, baik jalan provinsi maupun jalan lingkungan, jalan sentral provinsi.
Meningkatkan penerangan jalan umum, untuk mengurangi tingkat kerawanan, melakukan pengecekan, perbaikan, dan melakukan peningkatan kemampuan dan bahan, serta meningkatkan pembangunan drainase yang berkesinambungan untuk mengurangi banjir.
Memohon kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau kota untuk memperhatikan masyarakat pedesaan dengan mendroping bibit tanaman, perikanan, ternak, dan pertanian, turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga dan perlunya bantuan modal bagi nelayan serta petani sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan memperbanyak program-program pertanian, yang bisa menyerap tenaga kerja hingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Untuk dapat meningkatkan SDM, Pemprov kiranya dapat bersinergi bersama pemkab dan pemkot memberikan perhatian terhadap mutu pendidikan, baik dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung sekolah, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, meningkatkan pengawasan, pengecekan terhadap buku-buku yang diedarkan di sekolah terkait pendistribusian maupun tidak kontradiksi dalam buku yang ada. Kemudian memfasilitasi program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu.
Masyarakat pesisir pantai mengharapkan agar pemerintah membangun pemecah gelombang di setiap titik rawan terjadinya gelombang besar dan juga pemasangan penahan gelombang sepanjang pinggir pantai yang dekat dengan pemukiman warga.
Pemprov kiranya dapat bersinergi dengan pemkot dan pemkab untuk dapat meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan bagi masyarakat, pelayanan rumah sakit terutama bagi pasien BPJS, pemberian obat yang berkualitas, membantu masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah pelayanan kesehatan.
Masyarakat meminta pemprov,pemkab dan pemkot meningkatkan perhatian terhadap penyaluran dana bansos yang harus tepat sasaran, meningkatkan hibah bansos masyarakat serta meningkatkan program perbaikan terhadap rumah tidak layak huni.
Masyarakat mengharapkan pemerintah meningkatkan intensitas pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat, memperbanyak pengadaan tempat pembuangan sampah, serta memperbanyak pengadaan gerobak sampah.
Pemprov, pemkot, maupun pemkab dapat memberikan perhatian khusus agar berkoordinasi dengan aparat atau badan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan minuman keras, agar generasi penerus dapat terlindungi.kiranya pemprov dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal yang telah disampaikan dan sesuai dengan prosedur kepada OPD terkait.
“Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bengkulu, maka diharapkan dapat dijadikan referensi bagi DPRD dan pemerintah provinsi Bengkulu dalam rangkat membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Bengkulu,” sampai Dempo.
Ketua DPRD provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri mengatakan, bahwa hasil reses tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat terencana sesuai kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi catatan khusus bagi Eksekutif untuk anggaran di APBD yang akan datang,” kata Ihsan Fajri.
Terakhir Ihsan Fajri mengatakan bahwa dari hasil laporan reses tersebut, para anggota dewan dapat mengambil tindakan, seperti memanggil pihak terkait guna melakukan hearing untuk membahas persoalan yang ada.
“Laporan hasil reses DPRD Provinsi Bengkulu, merupakan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat dalam desa, untuk dapat ditindaklanjuti oleh komisi-komisi serta pemda provinsi Bengkulu, sebagai bahan acuan untuk penyusunan program pembangunan, dalam upaya pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap layanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Bengkulu,” demikian Ihsan Fajri
- PNS Dilarang Mudik Pakai Mobnas Dan Terima Parsel
- Satgas Keluarkan Edaran Baru, Atur Pembatasan Peribadatan dan Tradisi Idul Adha
- HUT Ke-20 PIPAS Gelar Kunjungan Kasih Ke LPP & LPKA Bengkulu
