Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong, meminta Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong untuk merincikan seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lebong tahun 2022.
- Tahun Ini KDH-WKDH Hingga Pimpinan Dan Anggota DPRD Terima THR
- Bantuan DAK Pendidikan Menurun
- Hingga Jatuh Tempo, Ada 40 Desa Nol Persen PBB-P2
Baca Juga
Sebelum membeberkan rincian pemasukan PAD, maka DPRD belum bersepakat membahas dana Perubahan APBD Lebong tahun 2022.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Rama Chandra dalam Hearing atau rapat dengar pendapat yang digelar belum lama ini di DPRD Lebong.
"Di APBD Perubahan, ada tidak peningkatan PAD kita," ujar Rama Chandra.
Menurut dia, perubahan angka di APBD murni karena defisit anggaran dan mengambil kebijakan pemangkasan atau penundaan.
"Tetapi teman-teman kita tanyakan PAD Lebong yang masuk dalam hitungan APBD murni berapa totalnya. Kita minta penjelasan," ujarnya.
DPRD juga mendorong agar ada perbaikan data pajak secara progresif untuk setiap tahun dan menggali potensi PAD secara serius dari berbagai sektor.
Lebih lanjut, dilihat dari komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masih belum berimbang, DPRD meminta pemkab memperbaiki komposisi belanjanya.
Belanja tidak langsung proporsinya masih tinggi, khususnya belanja pegawai, mengingat dalam belanja langsung juga dijumpai belanja pegawai.
Dia menyebutkan Untuk meningkatkan PAD, DPRD meminta agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan PAD dengan melakukan optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi dengan memenuhi sumber daya manusia (SDM) pemungut pajak dan retribusi dengan kualitas yang memadai.
"Kepala OPD harus melakukan inovasi dan terobosan yang dapat menggenjot realisasi, pimpinan OPD harus aktif memperbarui laporan sehingga data yang ada di masing-masing OPD sama dengan data di BKD maupun Bappeda, " pungkasnya.
