Ini informasi penting bagi para kepala desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Lebong. Kabar tersebut dilontarkan oleh Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong. Khususnya bagi para Kades yang membandel tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun anggaran (TA) 2021.
- Pemberhentian Ketua Panwaslu Akan Berlanjut Ke DKPP, Ketua Bawaslu BS: Itu Sah-sah Saja
- Puluhan Ribu SPPT PBB-P2 Sudah Dicetak, Total 31.586 Objek Pajak
- Hingga Jatuh Tempo, Ada 40 Desa Nol Persen PBB-P2
Baca Juga
Bagi para kades yang membandel tidak membayar atau menunggak hingga jatuh tempo, maka Pemkab akan mengevaluasi terhadap pagu indikatif Dana Alokasi Desa (ADD) TA 2022.
Demikian disampaikan Kabid Pendapatan BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono kepada wartawan usai menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 di Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Amen, Rabu (9/6).
Dia berharap, realisasi PBB-P2 TA 2021 dapat tercapai 100 persen hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2021 mendatang.
"Untuk diingat apabila pembayaran PBB-P2 terlambat dalam waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen. Sanksi selanjutnya apabila realisasi tidak maksimal atau nol persen sampai dengan akhir tahun, maka pemkab Lebong akan mengevaluasi terhadap pagu ADD tahun berikutnya," ujar Rudi.
Dia mengutarakan, harapan Pemkab Lebong terhadap penyerahan SPPT PBB-P2 TA 2021 ini betul-betul diserahkan dan ditagih kepada objek wajib pajak. Sehingga, penyetoran ke kas daerah (kasda) dapat dibayar tepat waktu.
"Secara bergilir setiap hari selama 6 hari Bidang pendapatan BKD menyerahkan SPPT, DHKP PBB-P2 TA 2021 kepada seluruh kepala desa dan lurah di kantor camat masing-masing," beber Rudi.
Pada kesempatan itu, lanjut Rudi, Bidang Pendapatan BKD Lebong telah mensosialisasikan mekanisme pengolaan PBB-P2 dan sosialisasi pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) kepada camat, kepala desa dan lurah.
"Alhamdulilah mendapat respon dari camat, kepala desa lurah yang hadir, sangat mendukung terhadap dalam rangka peningkatan PAD," demikian Rudi.
- Pemberhentian Ketua Panwaslu Akan Berlanjut Ke DKPP, Ketua Bawaslu BS: Itu Sah-sah Saja
- Puluhan Ribu SPPT PBB-P2 Sudah Dicetak, Total 31.586 Objek Pajak
- Hingga Jatuh Tempo, Ada 40 Desa Nol Persen PBB-P2
