Dampak Elektoral Jadi Penyebab PKS dan Demokrat Belum Merapat ke Nasdem

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Calon Presiden dari Nasdem, Anies Baswedan/Net
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Calon Presiden dari Nasdem, Anies Baswedan/Net

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga menyampaikan sikap tegas mengumumkan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Diduga, masih ada faktor penghambat yang membuat kedua partai masih tarik ulur.


Direktur Eksekutif Center For Indonesi Strategic (CISA) Henry Mendrofa mengurai faktor yang dimaksud adalah konfigurasi politik ke depan. Seperti penentuan calon presiden dan wakil presiden, hingga kemungkinan adanya dampak elektoral dari masing-masing partai politik.

"Demokrat kan masih mendorong AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai figur capres. Demikian juga PKS pasti punya kadernya, ada Salim Segaf atau Gubernur NTB sekarang Zulkifliemansyah,” ucap Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/10).

Sementara untuk faktor elektoral, Nasdem dinilai akan mengambil ceruk elektoral dari masyarakat yang kontra dengan pemerintah. Ceruk ini mirip-mirip dengan basis yang dimiliki Demokrat dan PKS.

Atas alasan itu, PKS dan Demokrat akan menimbang matang untuk berkoalisi dengan Nasdem. Termasuk, siapa calon yang akan didaulat untuk menjadi pendamping.

"Artinya ada juga pertimbangan kedua parpol untuk mencoba menarik ceruk masyarakat yang justru pro rezim,” katanya.

Dia menambahkan kemungkinan PKS dan Demokrat merapat ke Golkar peluangnya sangat besar, untuk meraup suara besar. Terlebih Golkar merupakan koalisi pemerintah.

"Jelas, dari sisi komunikasi politik saya melihat justru Demokrat juga dekat dengan Golkar yang saya kira dari sini juga bisa terbangun komitmen koalisi,” urainya.

"Golkar, Demokrat dan juga PKS pernah berkoalisi, tentunya tidak begitu sulit untuk membuat komitmen koalisi di 2024,” demikian Henry.