Soal Ijazah Pelajar SMK Ditahan Sekolah
Bengkulu, SM – Viralnya soal ditahannya ijazah para pelajar disalah satu SMK di Kota Bengkulu oleh pihak sekolah, dampaknya kian bergulir. Mulai dari Wali Kota turun tangan membantu pelunasan uang tunggakan para pelajar, Selasa (24/8/2021) hingga berbagai kesan tak elok akibat hal itu terpublish.
- Putusan MK: Calon DPD Bekas Terpidana Harus Tunggu 5 Tahun Setelah Bebas
- Mutasi, Kajati Pastikan Penanganan Kasus Di Kejari Terus Berlanjut
- Teguh Santosa: Korea Utara Cinta Damai
Baca Juga
Melihat fenomena yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Benny Suharto, pengusaha nasional yang juga politisi dan Bendahara Umum Partai Ummat merasa ‘gerah’ sekaligus prihatin apa yang terjadi pada SMK, SMA sederajat yang notabene merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu itu.
Tapi apa yang sudah dilakukan berbagai pihak dalam mengatasi, membantu masalah generasi penerus bangsa yang terkedala ekonomi tersebut, tentunya itu merupakan perbuatan baik. Malah seandainya tak ada yang membantu para pelajar yang konon mengalami kendala ekonomi akibat ekses pademi Covid-19, maka pembiaran itu adalah kezhaliman.
“Hanya saja. sebaiknya masalah yang ada di Provinsi Bengkulu itu diselesaikan secara arif dan bijaksana antara intern Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Apalagi terlalu ‘fulgar’ di publikasi pada berbagai media hingga menasional. Kan akibatnya Provinsi Bengkulu yang malu”, ujar Benny Suharto yang kini menetap di Ibukota Jakarta saat di wawancarai kemarin sore.
Meskipun ia menetap di luar Provinsi Bengkulu, perkembangan informasi yang ada tetap menjadi pantauannya. Ini salah satu bagian kecil dari rasa kecintaan terhadap daerah.
Benny Suharto mengaku dirinya tetap perduli terhadap Provinsi Bengkulu, termasuk memberikan usul terhadap soal penahanan Ijazah, termasuk ada siswa sekolah dasar sederajat yang di informasikan tak sanggup membayar SPP.
“Saya hanya memberikan usul dan tak ada tedensi lain. Alangkah baiknya, persoalan apapun yang menyangkut kewenangan provinsi, kota dan kabupaten, dapat dibicarakan antar stakeholders , sesuai cerminan sinergisitas tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Ini saya rasa penting, dari pada setiap kekurangan yang ada dalam kepemimpinan di sebarluaskan di Medsos atau di mass media. Kan yang dilakukan tetap tekad untuk membangun”.
Benny Suharto saat ditanyakan, apakah ada muatan politik dari soal ditahannya ijazah para pelajar, termasuk tersiarnya soal ada pelajar yang tak mampu lagi membayar SPP sehingga pelajar tersebut tak dapat lagi aktif mengikuti pelajaran?.
Politisi Partai Ummat ini enggan mengatakan hal itu. Semua itu kesalahan oknum, bukan lembaga atau institusi. Jangan memandang sesuatu hal itu dengan pandangan buruk sangka, meskipun para pemimpin yang ada dari partai politik.
“Selagi hal yang baik dilakukan, maka masyarakat wajib dukung itu. Tentu, bila diluar kewenangan maka baiknya berkoordinasilah. Bila kezhaliman yang di pertontonkan, lawan secara konstitusional, arif dan bijaksana untuk Provinsi Bengkulu yang sebelumnya sempat beberapa kali dipermalukan secara nasional”, kata Benny Suharto di sela kesibukanya. [JMSI]
- Kemenkumham Bengkulu Memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60: Sepeda Santai Sebagai Pilar Kesehatan dan Kebersamaan
- Polisi Hentikan Penyelidikan Puisi Ibu
- Irjen Kemenkumham Serukan Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK
