Bahaya Jokowi Tidak Teken UU MD3

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa iba melihat Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki penasihat tata negara.


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa iba melihat Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki penasihat tata negara.

Akibatnya, sampai detik ini pengesahan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), terus molor.

"Kasihan Presiden. Saya sedih melihat Presiden gak punya penasihat tata negara, jadi enggak konstitusional dan ngaur serta ngidul aja," kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3). dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Ironisnya, ujarnya lagi, orang-orang di sekitar Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam menyikapi masalah itu, hingga mereka terlihat ngawur dalam bekerja. Untuk itu, politisi PKS itu meminta Jokowi harus berhati-hati.

"Presidennya harus hati-hati. Enggak punya penasehat tata negara sih, jadi ngawur gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago di sekitar Presiden, tapi tidak jelas itu Presiden. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul," ucapnya.

Tidak itu saja, dia juga mengakui Presiden tidak memiliki ahli dalam bidang eknomi, hingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil tidak subtansial.

"Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat sumbtantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti," katanya.

Langkah Jokowi bisa dimuluskan saat debat Presiden nanti, bila tidak ada lawannya selain melawan 'kotak kosong’. Namun, Fahri mengaku hal itu sulit terjadi karena kotak kosong tak bisa menghadapi manusia, selain kotak kosong menghadapi kotak kosong.

"Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, enggak bisa manusia," jelasnya. [ogi]