Dengan ditangkap dan ditersangkakanya beberapa Hakim Agung di Mahkamah Agung, ini sangat fenomenal. Sebagai kasus besar atau Big Fish yang diungkap KPK di era Firli Bahuri, yaitu mengungkap rahasia umum adanya mafia hukum.
- Harta Rampasan Koruptor Diduga Diperjualbelikan KPK saat Dipimpin Abraham Samad
- Ada Dugaan Suap Di BWSS VII, Assosiasi Jasa Konstruksi Mintak KPK Bertindak
- Anggota BPK Perwakilan Riau Turut Diamankan ke KPK Bersama Bupati
Baca Juga
Demikian disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98, Hasanuddin saat menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean yang menyebutkan KPK pimpinan Firli belum ada kasus besar atau the big fish. Hal tersebut disampaikan Tumpak dalam akun Youtube KPK dengan judul Kenal Lebih Dekat Ketua Dewas KPK yang diunggah tiga hari lalu.
Menurut Hasanuddin, Big Fish-nya tidak dalam pengertian nominal kerugian keuangan negara, melainkan kerugian keadilan dan kepastian hukum akibat korupsi yang terjadi di penegakan hukum. Terungkapnya Hakim Agung dalam skandal pengurusan perkara oleh KPK adalah hal fenomenal dan strategis dalam pemberantasan korupsi.
“Bersih-bersih di Mahkamah Agung merupakan prioritas. Daya rusaknya sama dengan Big Fish korupsi di keuangan negara,“ kata Hasanuddin pada wartawan, Senin (27/3).
Aktivis 98 tersebut menegaskan, negara bisa runtuh bukan hanya karena rusaknya perekonomian akibat korupsi besar, melainkan juga runtuhnya kewibawaan hukum karena praktik korupsi dalam pengurusan perkara.
“Pemberantasan korupsi tidak Jawa Centris, KPK saat ini juga mulai pengungkap korupsi di provinsi dan kabupaten dan kota lain, yang tak tersentuh KPK periode lalu,” tutup Hasanuddin.
Dalam YouTube KPK, pada menit ke 22, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menilai KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri masih berada di jalur yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Tapi, Tumpak, mengakui belum ada kasus besar atau the big fish yang diungkap Firli selama empat tahun menjabat sebagai pimpinan KPK.
- Harta Rampasan Koruptor Diduga Diperjualbelikan KPK saat Dipimpin Abraham Samad
- Ada Dugaan Suap Di BWSS VII, Assosiasi Jasa Konstruksi Mintak KPK Bertindak
- Anggota BPK Perwakilan Riau Turut Diamankan ke KPK Bersama Bupati
