Presiden Joko Widodo menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah mengantispasi agar tidak terjadi perluasan kasus positif Covid-19 di daerah selepas lebaran. Ia meminta Pemda mengambil pelajaran dari lonjakan kasus Covid-19 usai libur lebaran tahun lalu.
- Ratusan Kendaraan Sudah Diperiksa Di Perbatasan, Dua Kendaraan Putar Balik
- Menag: Mudik Itu Hukumnya Sunnah, Yang Wajib Menjaga Keselamatan
- Larang Pemudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Penyekatan
Baca Juga
"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan," ujar Jokowi dikutip Kantor Berita Politik RMOL melalui website Sekretaroat negara pada Selasa (18/5).
Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya sehubungan jutaan pemudik tahun ini masih lolos dari penyekatan Satgas Covid-19 meski sudah dikeluarkan aturan peniadaan atau pelarangan mudik .
"Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan, sebelum lebaran saja sudah ada 15 provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.
Daerah-daerah itu antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
